Konsep Partisipasi

Kumorotomo (1999:112) mengatakan partisipasi adalah corak tindakan massa individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Lebih jauh lagi Ia mengingkatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

·         Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation)

·         Partisipasi kelompok (group participation)

·         Kontak antara warga negara dengan pemerintah (citizen goverment contact)

·         Partisipasi warga negara langsung.

            Selanjutnya Ndraha (1990:109) mengatakan bahwa konsep dari partisipasi mengandung makna yang sangat luas. Partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan partisipasi dapat berfungsi enam fase, yaitu :

·         Fase penerimaan informasi

·         Pemberian tanggapan dalam terhadap informasi

·         Perencanaan pembangunan

·         Pelaksanaan pembangunan

·         Penerimaan kembali hasil pembangunan dan

·         Fase penilaian hasil pembangunan.

Sebagai masukan partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Dan sebagai keluaran partisipasi dapat digerakkan dengan memberikan stimulasi atau motivasi.

            Partisipasi Menurut Haryya (dalam Ndraha 1990:102) adalah pengambilan bagian dalam kegiatan bersama, partisipasi sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang mandiri, terdapat unsur partisipasi yang cukup baik yang merupakan tanda adanya modal awal partisipasi itu sendiri. Masyarakat mempunyai kemampuan untuk berkembangan mandiri dan bisa pula membangun dengan partisipasi vertikal dan horizontal tergantung dari sudut mana partisipasi itu dibutuhkan.

            Menurut Mubyanto (dalam Ndraha 1990:149) partisipasi masyarakat  adalah sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah atau keterlibatan langsung masyarakat pada penentuan arah, strategi dankebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tanpa mengorbankan kepentingannya secara pribadi. 

            Haeruman JS (1995:103) kegiatan partisipasi pada pembangunan merupakan salah satu determinal keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Adanya sumbangan dalam bentuk pikiran, tenaga, uang / materi dan waktu membantu mempermudah dan mempelancar jalan kerjanya pemerintah.