Urusan Pemerintahan

Kedudukan pemerintah antara lain selaku unsur pelaksana pembangunan bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia dan selaku unsur kepala dalam rangka organisasi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Ada 5 pokok urusan pemerintahan, yaitu :

• Pertumbuhan

Dalam GBHN (1978), pertumbuhan adalah : pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan hanya ekonomi perlu di tumbuhkan melainkan pertumbuhan masyarakat sebagai keseluruhan pada segala segi nya, ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan. Untuk menciptakan pertumbuhan masyarakat, pemerintah melakukan beberapa usaha dalam mendorong pertumbuhan masyarakat desa, misalnya pemerintah bertanggungjawab dalam hal memberi pembinaan, pengarahan, pengawasan, bimbingan dan bantuan. Pemerintah juga di harapkan mampu mempercepat pertumbuhanya. 

• Pemerataan

Dalam GBHN (1978), banyak di uraikan azas pemerataan sebagai salah satu di antara trilogi pembangunan, di samping itu pertumbuhan dan stabilitas. Pemerataan adalah : ihktiar untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menciptakan pemerataan, pemerintah berfungsi sebagai pengatur distribusi nilai-nilai melalui proses-proses pengaturan maupun perencanaan bahkan dengan usaha pemerintah yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan dan berusaha agar ketentuan-ketentuan yang berlaku agar di taati yang diperintah.

• Stabilitas

Di Indonesia, stabilitas diukaitkan dengan ketahanan nasional, untuk tingkat internasional dan nasional. Unsur-unsur stabilitas terdapat secara implisit di dalam GBHN (1978), yaitu keseimbangan, keselarasan dan keserasian ditambah dengan dua unsur lagi, yaitu kesinambungan program dan adaptasibilitas terhadap lingkungan. Di lihat dari segi pemerintah ada dua pokok yang harus dipenuhi, yaitu kebersihan dan kekuatan.

• Efektivitas

Dari teori tentang tentang kekepalan dapat di tarik kesimpulan bahwa efektivitas usaha-usaha pembangunan dan pemerintahan amat bergantung pada kekepalan, khususnya kepemimpinan pemerintah. Di Indonesia keadaan masyarakat lain. Dalam masyarakat yang masih berorientasi vertikal. Seseorang yang memiliki sedikit kualitas tertentu dengan mudah bisa mempengaruhi orang lain. Kualitas yang langka di Indonesia adalah kepeloporan dalam menemukan sesuatu yang baru (jiwa inventif). Oleh karena itu untuk Indonesia defenisi kepemimpinan harus di kaitkan dengan kemampuan untuk menemukan nilai-nilai baru dan kebenarian untuk menerapkan di dalam masyarakat.

• Efisiensi

Efisiensi amat bergantung pada managemen. Secara khusus bergantung pada teknologi. Dalam pembangunan penciptaan efisiensi memerlukan banyak sekali bahan pertimbangan. Misalnya unsure manusia dan waktu. Efektifitas dan efisiensi  memang dapat digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan, namun efisiensi sukar diukur jika output tidak bisa diukur.